Naratifmedia.com – Puluhan ribu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Mereka akan menyampaikan empat tuntutan terkait kepastian operasional dapur, pengembalian investasi, dan hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi para mitra yang menilai masih terdapat persoalan mengenai hak dan kepastian kemitraan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan sejumlah mitra telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Investasi tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman perbankan dan modal bersama.
Namun, persoalan muncul ketika sejumlah dapur yang telah selesai dibangun belum memperoleh kepastian mengenai waktu operasionalnya. Kondisi ini menjadi salah satu alasan para mitra berencana menyampaikan tuntutan secara langsung kepada DPR.
“Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” ujar Aweng dalam keterangannya, dikutip dari Kompas.com.
Empat tuntutan mitra SPPG meliputi dukungan terhadap keberlanjutan MBG, pencabutan moratorium SPPG di wilayah aglomerasi maupun 3T dan terpencil, mekanisme pengembalian dana pembangunan dapur, serta kepastian hukum kemitraan melalui undang-undang khusus MBG.
Sebelumnya, BGN melakukan penataan terhadap pembentukan dan aktivasi SPPG. Pemerintah juga menyebut wilayah 3T sebagai salah satu prioritas dalam perluasan layanan program MBG.
Pada Agustus 2026, BGN menyampaikan bahwa sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun dan direncanakan mulai diaktivasi secara bertahap pada September.
Meski demikian, dapur yang telah selesai dibangun tidak otomatis langsung beroperasi. Aktivasi masih harus melalui pemeriksaan kesiapan, termasuk data penerima manfaat, insentif, serta kepatuhan terhadap standar operasional.
Persoalan kepastian operasional dan investasi yang disampaikan mitra kini menjadi salah satu isu dalam pelaksanaan program MBG. Aksi di depan DPR tersebut direncanakan menjadi wadah bagi para mitra untuk meminta kejelasan mengenai kebijakan dan hubungan kemitraan dengan BGN.