Naratifmedia.com – Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa menggunakan dana APBN 2027 menjadi perhatian publik setelah disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati Herdian. Program tersebut disebut bertujuan mendukung perkembangan rumah produksi film kecil di daerah agar memiliki akses distribusi dan penayangan yang lebih luas.
Rahmawati menilai banyak pelaku industri film lokal di berbagai daerah masih mengalami kesulitan berkembang karena terbatasnya akses untuk masuk ke jaringan bioskop besar nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak karya dari rumah produksi kecil kesulitan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Karena itu, ia mengusulkan adanya dukungan pemerintah melalui insentif fiskal hingga pembangunan layar bioskop desa menggunakan anggaran negara.
Program pembangunan 1.000 bioskop desa tersebut diharapkan dapat menjadi ruang alternatif bagi perfilman daerah sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal.
“PH kecil tetap hidup,” ujar Rahmawati dalam pernyataannya terkait pentingnya dukungan terhadap rumah produksi film independen di daerah.
Ia juga menilai pemerataan akses hiburan dan perfilman menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, terutama di luar kota-kota besar.
Usulan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan di media sosial. Sebagian publik mendukung gagasan itu karena dianggap dapat membuka akses hiburan dan ruang apresiasi film lokal di daerah.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan penggunaan dana APBN untuk pembangunan bioskop desa, terutama di tengah berbagai kebutuhan prioritas lain yang dianggap lebih mendesak.
Wacana tersebut sebagaimana dilansir dari Beritajatim.com yang melaporkan usulan program bioskop desa sebagai bagian dari dukungan terhadap industri perfilman daerah.
