Naratifmedia.com Kasus videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, menjadi sorotan publik setelah didakwa melakukan mark-up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Amsal yang merupakan Direktur CV Promiseland disebut mengajukan proposal pembuatan video profil desa dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa. Proyek tersebut diketahui melibatkan sekitar 20 desa di Kabupaten Karo.
Namun, berdasarkan hasil audit, biaya pembuatan video dinilai seharusnya berada di kisaran Rp24,1 juta per proyek. Selisih nilai tersebut kemudian menjadi dasar tuduhan mark-up anggaran dalam kasus ini.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyebut bahwa beberapa komponen dalam proses produksi video, seperti ide kreatif hingga tahap editing, dinilai tidak memiliki nilai biaya atau dihitung nol rupiah. Pernyataan tersebut kemudian memicu polemik, terutama di kalangan pelaku industri kreatif.
Kasus ini pun menuai perhatian luas. Sejumlah pihak menilai bahwa penentuan harga dalam industri kreatif, termasuk videografi, bersifat subjektif dan tidak memiliki standar baku yang pasti. Faktor seperti konsep, kreativitas, hingga kualitas produksi dianggap memiliki nilai yang tidak selalu dapat diukur secara teknis.
Sorotan terhadap kasus ini bahkan sampai ke tingkat parlemen. Komisi III DPR RI dikabarkan berencana menggelar rapat dengar pendapat untuk meninjau kasus tersebut, karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.
Meski menuai perdebatan, Amsal tetap dituntut hukuman dua tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp202 juta.
Saat ini, Amsal telah ditahan dan menunggu pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Medan yang dijadwalkan pada 1 April 2026. Kasus ini kini menjadi perdebatan antara penerapan hukum secara formal dan rasa keadilan substantif, khususnya dalam konteks industri kreatif.
Klik untuk lihat video > https://www.instagram.com/reel/DWke_pegc1H/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==