Rencana pengadaan dua meja biliar untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan publik setelah informasi anggarannya beredar di media sosial. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 486,9 juta.
Rencana pengadaan fasilitas berupa meja biliar untuk pimpinan DPRD Sumatera Selatan memicu perbincangan di tengah masyarakat. Informasi tersebut mencuat setelah data pengadaan muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dilansir dari Kompas, total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan dua meja biliar tersebut mencapai Rp 486,9 juta. Rencana pengadaan ini diperuntukkan bagi rumah dinas Ketua DPRD Sumsel serta salah satu wakil ketua DPRD.
Dalam data SIRUP disebutkan bahwa pengadaan meja biliar untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumsel dianggarkan sebesar Rp 151 juta. Sementara itu, meja biliar untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam memiliki nilai anggaran lebih besar, yakni sekitar Rp 335,9 juta.
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) terkait rencana pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengadaan meja biliar itu masih berada pada tahap perencanaan dan belum dilakukan pembelian.
“Tadi saya sudah menghubungi Sekwan untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, untuk diketahui bersama semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie Dinialdie, Minggu (8/3/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa rencana pengadaan tersebut masih dapat ditinjau ulang apabila dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi lembaga.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” kata Andie.
Munculnya rencana pengadaan ini memicu reaksi beragam dari publik di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran ratusan juta rupiah untuk fasilitas hiburan di rumah dinas pejabat daerah.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait apakah pengadaan meja biliar tersebut akan tetap dilanjutkan atau dibatalkan.